Perbedaan Sistem Politik

Posted by : Unknown Sabtu, 06 Juli 2013

MAKALAH PKn

PERBEDAAN SISTEM POLITIK

Disusun oleh:

Abdullah Ayyasy Dzaky

Bagas Azzindani Asyhar

Muhammad Amtsal Hilmy A.

SMA ISLAM TERPADU ABU BAKAR

YOGYAKARTA

Kata Pengantar

Puji sukur kami panjatkam kehadirat Allah SWT atas rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah Perbedaan Sistem Politik.

Makalah ini disusun untuk melegkapi salah satu tugas Pendidikan Kewarganegaraan, sesuai dengan ketentuan yang telah diberitahukan oleh Ustadz Abdurrozaq sebagai Guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan penuh rasa syukur makalah ini diharapkan siswa-siswi dapat menjadi warga negara yang memahami betul mengenai sistem politik yang ada di Negara Indonesia, karena berhasil tidaknya pembangunan nasional suatu negara sangat ditentukan ada atau tidaknya partisipasi politik dari rakyat dan para penerus bangsa. Bertanggung jawab dalam kehidupan bernegara, serta memahami mengenai sistem-sistem politik, Visi misi politik, dan masyarakat pokitik.

Akhirnya semoga makalah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kami dan para pembacanya, serta mohon maaf apabika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyusunan makalah ini.

Yogyakarta, 14 Mei 2013

Hormat kami

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu muatan paling penting dari suatu undang-undang dasar (konstitusi) adalah bagaimana penyelenggaraan kekuasaan negara itu dijalankan oleh organ-organ negara.Organ atau lembaga negara merupakan subsistem dari keseluruhan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara.Sistem penyelenggaraan kekuasaan negara menyangkut mekanisme dan tata kerja antar organ-organ negara itu sebagai satu kesatuan yang utuh dalam menjalankan kekuasaan negara.Sistem penyelenggaraan kekuasaan negara menggambarkan secara utuh mekanisme kerja lembaga-lembaga negara yang diberi kekuasaan untuk mencapai tujuan negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan setelah perubahan mengandung beberapa prinsip yang memiliki perbedaan-perbedaan mendasar.Perubahan atas sistem penyelenggaraan kekuasaan yang dilakukan melalui perubahan UUD 1945,adalah upaya untuk menutupi berbagai kelemahan yang terkandung dalam UUD 1945 sebelum perubahan yang dirasakan dalam praktek ketatanegaraan selama ini.Karena itu arah perubahan yang dilakukan adalah antara lain mempertegas beberapa prinsip penyelenggaraan kekuasaan negara sebelum perubahan yaitu prinsip negara hukum (rechtsstaat) dan prinsip sistem konstitusional (constitutional system),menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada dan membentuk beberapa lembaga negara yang baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum.Perubahan ini tidak merubah sistematika UUD 1945 sebelumnya untuk menjaga aspek kesejarahan dan orisinalitas dari UUD 1945.Perubahan terutama ditujukan pada penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.

SISTEM POLITIK

Sistem politik adalah keseluruhan dari hubungan timbal balik antara berbagai lembaga yang mengatur suatu kebijakan, yang mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum, baik proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan suatu keputusan, dll. Banyak referensi yang memberikan definisi mengenai sistem politik.

Suatu negara pasti menjalankan suatu sistem politik. Yang di bahas disini adalah perbedaan antara Sistem Politik Indonesia dengan Sistem Di Politik Indonesia. Perbedaannya hanya terletak pada pelaksanaannya. Sistem politik Indonesia adalah sistem politik yang berlaku di Indonesia saat ini, Sedangkan sistem politik di indonesia adalah sistem politik yang pernah berlaku di Indonesia.

Sistem politik Indonesia merupakan sistem yang dianut oleh Negara Indonesia bahkan sejak sebelum berdirinya Negara Indonesia berdasarkan suatu nilai budaya yang bersifat turun temurun yang tidak menutup kemungkinan akan mengadopsi dari berbagai nilai budaya asing yang positif bagi perkembangan sistem politik di Indonesia.

Sedangkan sistem politik di indonesia adalah sistem politik yang pernah berlaku dan dilaksanakan di Indonesia pada masa lalu (history).

Sistem Politik yang pernah berlaku di Indonesia di antaranya :

1. Sistem politik pada masa pemerintahan setelah kemerdekan. (Periode 1945-1959, masa demokrasi parlementer)

2. Sistem politik pada masa pemerintahan Orde Lama (Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin) Sistem politik pada masa pemerintahan (Orde Baru periode 1966-1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru)

3. Sistem politik pada masa pemerintahan reformasi dan era transisi sebelum reformasi. (Periode 1998-sekarang, era Reformas)

BAB II

PEMBAHASAN

Dalam perkembangan sistem pemerintahan presidensial di negara Indonesia (terutama setelah amandemen UUD 1945) terdapat perubahan-perubahan sesuai dengan dinamika sistem pemerintahan di Indonesia.Hal itu diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama.Perubahan baru tersebut antara lain,adanya pemilihan presiden langsung,sistem bikameral,mekanisme cheks and balance dan pemberian kekuasaan yang lebih besar pada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

Secara umum dengan dilaksanakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada era reformasi,telah banyak membawa perubahan yang mendasar baik terhadap ketatanegaraan (kedudukan lembaga-lembaga negara),sistem politik,hukum,hak asasi manusia,pertahanan keamanan dan sebagainya.Berikut ini dapat dilihat perbandingan model sistem pemerintahan negara republik Indonesia pada masa orde baru dan pada masa reformasi.

1. Masa Orde Baru (1966-1998)

Orde baru lahir dengan diawali berhasilnya penumpasan terhadap G.30.S/PKI pada tanggal 1 Oktober 1965.Orde baru sendiri adalah suatu tatanan perikehidupan yang mempunyai sikap mental positif untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat,dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai suatu masyarakat adil dan makmur baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 melalui pembangunan di segala bidang kehidupan.Orde Baru bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.Orde Baru ingin mengadakan ‘koreksi total’ terhadap sistem pemerintahan Orde Lama.

Pada tanggal 11 Maret 1966,Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto atas nama presiden untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna mengamankan pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen,untuk menegakkan RI berdasarkan hukum dan konstitusi.Maka tanggal 12 Maret 1966,dikeluarkanlah Kepres No. 1/3/1966 yang berisi pembubaran PKI,ormas-ormasnya dan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia serta mengamankan beberapa menteri yang terindikasi terkait kasus PKI.(Erman Muchjidin, 1986:58-59).

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia.Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno.Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998.Pada tahun 1968,MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden,dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973,1978,1983,1988,1993,dan 1998.

Di dalam Penjelasan UUD 1945,dicantumkan pokok-pokok Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia pada era Orde baru,antara lain sebagai berikut :

1. Indonesia adalah negara hukum (rechtssaat)

Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat),tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsaat).Ini mengandung arti bahwa negara,termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain,dalam melaksanakan tugasnya/ tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Sistem Pemerintahan Presidensiil

Sistem pemerintahan pada orde baru adalah presidensiil karena kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintah dan menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden.Tetapi dalam kenyataan,kedudukan presiden terlalu kuat.Presiden mengendalikan peranan paling kuat dalam pemerintahan.

3. Sistem Konstitusional

Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar).Sistem ini memberikan ketegasan cara pengendalian pemerintahan negara yang dibatasi oleh ketentuan konstitusi,dengan sendirinya juga ketentuan dalam hukum lain yang merupakan produk konstitusional,seperti Ketetapan-Ketetapan MPR,Undang-undang,Peraturan Pemerintah,dan sebagainya.Diadakan tata urutan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 urutannya adalah sebagai berikut :

1. UUD 1945

2. Ketetapan MPR

3. UU

4. Peraturan Pemerintah

5. Kepres

6. Peraturan pelaksana lainnya, misalnya Keputusan Menteri, Instruksi Menteri, Instruksi Presiden dan Peraturan Daerah. (Erman Muchjidin,1986:70-71).

4. Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan yang bernama MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia Tugas Majelis adalah:

1. Menetapkan Undang-Undang Dasar,

2. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara,

3. Mengangkat kepala negara (Presiden) dan wakil kepala negara (wakil presiden).

Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara tertinggi,sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis.Presiden yang diangkat oleh Majelis,tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis.Presiden adalah “mandataris” dari Majelis yang berkewajiban menjalankan ketetapan-ketetapan Majelis.

5. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi menurut UUD

Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara,tanggung jawab penuh ada di tangan Presiden.Hal itu karena Presiden bukan saja dilantik oleh Majelis,tetapi juga dipercaya dan diberi tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan rakyat yang berupa Garis-garis Besar Haluan Negara ataupun ketetapan MPR lainnya.

6. Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Kedudukan Presiden dengan DPR adalah sejajar.Dalam hal pembentukan undang-undang dan menetapkan APBN,Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR.Oleh karena itu,Presiden harus bekerja sama dengan DPR.Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan,artinya kedudukan Presiden tidak tergantung dari Dewan.Presiden tidak dapat membubarkan DPR seperti dalam kabinet parlementer,dan DPR pun tidak dapat menjatuhkan Presiden.

7. Menteri negara ialah pembantu Presiden,menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden memilih,mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara.Menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kapada DPR dan kedudukannya tidak tergantung dari Dewan,tetapi tergantung pada Presiden.Menteri-menteri merupakan pembantu presiden.

8. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR,tetapi bukan berarti ia “diktator” atau tidak terbatas.Presiden,selain harus bertanggung jawab kepada MPR,juga harus memperhatikan sungguh-sungguh suara-suara dari DPR karena DPR berhak mengadakan pengawasan terhadap Presiden (DPR adalah anggota MPR).DPR juga mempunyai wewenang mengajukan usul kepada MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden,apabila dianggap sungguh-sungguh melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,korupsi,penyuapan,tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tarcela.

9. Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian menggunakan sistem multipartai,tetapi hanya ada 3 partai,yaitu Golkar,PDI,dan PPP.Secara faktual hanya ada 1 partai yang memegang kendali yaitu partai Golkar dibawah pimpinan Presiden Soeharto.

2. Masa Reformasi (1998-sekarang)

Munculnya Era Reformasi ini menyusul jatuhnya pemerintah Orde Baru tahun 1998.Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidak puasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya.Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia.Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri,Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru,untuk kemudian digantikan "Era Reformasi".Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa Reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir.Oleh karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai "Era Pasca Orde Baru".

Dalam kurun waktu 1999-2002,UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:

· Sidang Umum MPR 1999,tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945

· Sidang Tahunan MPR 2000,tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945

· Sidang Tahunan MPR 2001,tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945

· Sidang Tahunan MPR 2002,tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Pasal II Aturan Tambahan terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.Tentang sistem pemerintahan negara republik Indonesia dapat dilihat di dalam pasal-pasal sebagai berikut :

1. Negara Indonesia adalah negara Hukum.

Tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3).Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka,menghormati hak asasi mansuia dan prinsip due process of law.Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka diatur dalam bab IX yang berjumlah 5 pasal dan 16 ayat.(Bandingkan dengan UUD 1945 sebelum perubahan yang hanya 2 pasal dengan 2 ayat).Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 UUD 1945).Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,peradilan agama,peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.Sedangkan badan-badan lainnya yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

2. Sistem Konstitusional

Sistem Konstitusional pada era reformasi (sesudah amandemen UUD 1945) berdasarkanCheck and Balances.Perubahan UUD 1945 mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan untuk mempertegas kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga-lembaga negara,mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara.Sistem yang hendak dibangun adalah sistem “check and balances”,yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh undang-undang dasar,tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang rendah,semuanya sama diatur berdasarkan fungsi-fungsi masing-masing

Atas dasar semangat itulah perubahan pasal 1 ayat 2,UUD 1945 dilakukan,yaitu perubahan dari “Kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”,menjadi “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.Ini berarti bahwa kedaulatan rakyat yang dianut adalah kedaulatan berdasar undang-undang dasar yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar oleh lembaga-lembaga negara yang diatur dan ditentukan kekuasaan dan wewenangnya dalam undang-undang dasar.Oleh karena itu kedaulatan rakyat,dilaksanakan oleh MPR,DPR,DPD,Presiden,Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,Komisi Yudisial,BPK dan lain-lain sesuai tugas dan wewenangnya yang diatur oleh UUD.Bahkan rakyat secara langsung dapat melaksanakan kedaulatannya untuk menentukan Presiden dan Wakil Presidennya melalui pemilihan umum.

Pada era reformasi diadakan tata urutan terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak dua kali,yaitu:

· Menurut TAP MPR III Tahun 2000:

1. UUD 1945

2. TAP MPR

3. UU

4. PERPU

5. PP

6. Keputusan Presiden

7. Peraturan Daerah

· Menurut UU No. 10 Tahun 2004:

1. UUD 1945

2. UU/PERPU

3. Peraturan Pemerintah

4. Peraturan Presiden

5. Peraturan Daerah

3.Sistem Pemerintahan

Sistem ini tetap dalam frame sistem pemerintahan presidensial,bahkan mempertegas sistem presidensial itu,yaitu Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen,akan tetap bertanggung kepada rakyat dan senantiasa dalam pengawasan DPR.Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena melakukan perbuatan melanggar hukum yang jenisnya telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden.DPR dapat mengusulkan untuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya manakala ditemukan pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar.

4.Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) bahwa MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). MPR berdasarkan Pasal 3,mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut :

§ Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

§ Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

§ Dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

5.Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi menurut UUD.

Masih relevan dengan jiwa Pasal 3 ayat (2),Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.Pada awal reformasi Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR (Pada Pemerintahan BJ.Habibie,Abdurrahman Wahid,dan Megawati Soekarnoputri untuk masa jabatan lima tahun.Tetapi,sesuai dengan amandemen ketiga UUD 1945 (2001) presiden dan wakil presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.

6.Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan memperhatikan pasal-pasal tentang kekuasaan pemerintahan negara (Presiden) dari Pasal 4 s.d.16 dan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19 s.d.22B),maka ketentuan bahwa Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR masih relevan.Sistem pemerintahan negara republik Indonesia masih tetap menerapkan sistem presidensial.

7.Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden yang pembentukan,pengubahan dan pembubarannya diatur dalam undang-undang (Pasal 17).

8.Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

Presiden sebagai kepala negara,kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang.MPR berwenang memberhentikan Presiden dalam masa jabatanya (Pasal 3 ayat 3).Demikian juga DPR,selain mempunyai hak interpelasi,hak angket,dan menyatakan pendapat,juga hak mengajukan pertanyaan,menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas (Pasal 20 A ayat 2 dan 3).

9.Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian menggunakan sistem multipartai.

Latar Belakang Lahirnya Orde Baru

1. Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965

2. Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600%

3. Adanya TRITURA

4. Turunnya wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno

5. Dikeluarkannya SUPERSEMAR

Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (presidensiil) tapi masa jabatannya tidak jelas(sekali masa jabatan dan sesudahnya dapat dipilih kembali tanpa kejelasan sampai berapa kali. Legislatif terdiri dari fraksi partai,fraksi golongan non-partai,fraksi ABRI yang memiliki dua fungsi yaitu selain sebagai alat negara juga memiliki fungsi politik-representatif.Masih terdapat DPA yang bertugas memberi pertimbangan kepada presiden tapi presiden tidak wajib mengikuti pertimbangan tersebut. Kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR.

Pelaksanaan Orde Baru

1. Kekuasaan dipegang penuh oleh Presiden

2. Awalnya kehidupan demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan.

3. Perkembangannya, kehidupan demokrasi di Indonesia tidak berbeda dengan masa Demokrasi Terpimpin.

4. Untuk menjalankan Demokrasi Pancasila maka Indonesia memutuskan untuk menganut sistem pemerintahan berdasarkan Trias Politika tetapi itupun tidak diperhatikan/diabaikan.

Lembaran Kelam Orde Baru

1. Diskriminasi non-pribumi ditambah adanya penganiayaan

2. Pengadilan dan penghukuman oknum-oknum G30S/PKI yang tidak relevan

3. Terjadinya tragedi-tragedi dan kerusuhan berdarah di tahun 1998

4. Separatisme mulai berkembang di Papua dan Aceh

5. Budaya bapakisme sangat berkembang

Kekurangan Orde Baru

1. Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme

2. Pembangunan Indonesia yang tidak merata

3. Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi

4. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan

5. Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan

6. Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia

7. Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaaan negara

Kelebihan Orde Baru

1. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai AS$1.565

2. Sukses transmigrasi

3. Sukses KB

4. Sukses memerangi butahuruf

5. Sukses swasembada pangan

6. Pengangguran minimum

7. Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)

8. Sukses Gerakan Wajib Belajar

9. Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh

10. Sukses keamanan dalam negeri

11. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia

12. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

Runtuhnya Orde Baru

1. Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi besar-besaran yang digerakkan oleh mahasiswa dengan tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total.

2. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

Perbedaan Sistem Politik di Indonesia dengan Negara Liberal & Komunis

Perbedaan cara berpolitik setiap negara disebabkan oleh

1. Adanya perbedaan kultur.

2. Adanya perbedaan tingkat peradaban.

Sikap politik yang umumnya berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah :

1. Berpolitik Radikal

Sikap politik radikal dapat dilakukan oleh pihak masyarakat luas (bangsa) maupun pihak penguasa Negara.

Masyarakat luas, lazimnya dilakukan oleh kelompok-kelompok penekan, kelompok kepentingan, dan partai politik tertentu seperti dengan cara:

i.Demonstrasi secara terus menerus

ii.Melontarkan kritik-kritik keras

iii.Jika perlu dengan melalui kekerasan (anarckis)

Penguasa Negara, lazimnya dilakukan oleh para pemimpin Negara yang berkuasa mutlak (absolute) atau tidak demokratis, meskipun terdapat partai politik tetapi dikuasai Negara yang mematikan partai lainnya. Hal tersebut seperti yang berlaku di abad 19-20 dengan faham komunisme dan fasisme dahulu.

Contoh politik radikal:

Komunisme seperti di Uni Soviet (dahulu), Negara bersikap radikal dengan cara memaksa tidak boleh ada partai politik lain berkembang, memaksa hak milik atas alat-alat produksi dihapuskan, dan pembatasan hak-hak perorangan.

2. Berpolitik Liberal

Bagi Negara, dengan kebebasan yang tak terbatas dapat mengakibatkan runtuhnya suatu Negara sebagai organisasi.

Karena itu, Edmund Bunke berpendapat bahwa liberalisme itu berhubungan dengan masalah apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh Negara untuk memberikan kebebasan kepada rakyatnya.

Dalam perkembangannya, sikap politik liberal merupakan jawaban Negara atas kekuasaan dictator atau absolute menjadi liberal, fahamnya disebut liberalisme.

Contoh politik liberal:

Sikap politik liberal di Inggris diawali dengan adanya upaya-upaya rakyatnya yang mendesak penguasa Negara supaya mereka diberikan perlindungan dalam menggunakan hak-hak asasi merka.

3. Berpolitik Moderat

Dari segi lain, sikap politik moderat dapat melakukan upaya-upaya seperti:

a. Memberikan solusi atas berbagai masalah nasional

b. Menjadi prantara antara berbagai pihak yang komplit

c. Tidak memihak (Netral)

d. Terbuka dalam menerima saran atau pendapat orang lain.

e. Mendukung atas perubahan-perubahan baru secara baik

f. Berhati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan

Contoh politik moderat:

Kaum moderat seperti yang pernah diungkapkan oleh Ralph Bysce, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia pada tahun 2002 adalah orang-orang Islam Indonesia. Sebagai buktinya bahwa dalam proses demokratisasi dapat berjalan bersama-sama dengan orang-orang Islam (Juga orang-orang agama lain) di Indonesia secara lancar.

4. Berpolitik Status Quo

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan status Quo, antara lain:

a. Melancarkan doktrin (ajaran) strategi pembangunan (developmentalisme) yang dikuasai oleh rezim tertentu.

b. Membuat jaringan kelompok yang kuat dan luas mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah.

c. Melembagakan system otoriter birokrasi, jika perlu memposisikan personil militer dalam kedudukan strategis.

d. Menerapkan system sentralistik, sehingga daereah-daerah kekuasaannya terbatas sekali.

e. Membentuk kelompok yang kuat dengan anggotanya yang banyak dan berpengaruh di kelompok-kelompok kecilnya.

f. Jika perlu dapat melakukan paksaan terhadap rakyat

5. Cara Berpolitik Reaksioner

Umumnya dilakukan oleh kelompok masyarakat atau partai politik tertentu dengan melakukan reaksi atas kebijakan baru. Sikap tersebut dapat dilakukan dalam bentuk :

a. Kritik-kritik keras yang dilakukan oleh tokoh masyarakat maupun tokoh politik

b. Demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut

c. Tuntutan mundurnya pejabat tertentu dari jabatannya

d. Penekanan tertentu supaya mengurungkan kebijakan baru

6. Cara berpolitik konservatif

Yaitu cara berpolitik dengan cara mempertahankan tradisi yang dirasakan sudah enak dan stabilitas sosial yang sudah mantap serta melestarikan pranata (sistem tingkah laku, adat istiadat dan norma) yang resmi.

Namun demikian, konservatisme itu juga menghendaki adanya perkembangan secara alamiah bertahap dan menentang perubahan secara radikal.

Sistem politik di berbagai negara:

1. Sistem Politik di Inggris dan Negara-negara Maju Lainnya

Inggris dan Negara-negara menganut sistem politik demokrasi dengan sistem parlementer aliran liberalistik.

2. Sistem Politik Uni Soviet (masa lalu) dan Negara-negara Eropa Timur

Sistem pemerintahan di Eropa Timur dikenal dengan Proleriat atau Komunis.

3. Sistem Politik Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang menjalankan teori Trias Politica dengan konsekuen, yaitu pemiashan kekuasaan yang tegas antara Legislatif, Eksekutuif, dan Yudikatif.

4. Sistem Politik Perancis

Perancis merupakan negara republik kesatuan. Kedudukan presiden sangat kuat dapat memburakan parlemen. Parlemen pun cukup kuat sehingga dapat menjatuhkan perdana menteri.

5. Sistem Politik Jepang

Dalam sistem politik Jepanag, perdana menteri memimpin sebuah kabinet sekaligus memimpin partai mayoritas di majelis rendah (Shuugin).

6. Sistem politik di China

Partai Komunis China adalah inti dari pemerintahan China, karena ketua partai tersebut yang menjabat sebagai kepala negara. Kekuasaan legislatif; Kongres rakyat nasional yang didominasi oleh partai komunis China.

7. Sistem Politik di Iran

Iran adalah Theokrasi yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden di lantik oleh dewan faqih. Kabinet bertanggung jawab terhadap parlemen.

8. Sistem Poltik Arab Saudi

Arab Saudi adalah Negara kerajaan. Kepala Negara dipegang oleh raja sekaligus sebagai perdana menteri dan pimpinan agama tertinggi.

9. Sistem politik di Indonisia

Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan berupa republik dan sistem pemerintahan presidensial. Pimpinan tertingggi yaitu di pegang oleh presiden

BAB III

PENUTUP

Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen atau pada masa orde baru tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).

2. Sistem Konstitusional.

3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

6. Menteri negara ialah pembantu presiden,menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan,sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial.Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto.Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan.Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat.

Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi.Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002,sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia pada masa reformasi adalah sebagai berikut:

1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas.Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.

2. Bentuk pemerintahan adalah republik,sedangkan sistem pemerintahan presidensial.

3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan lima tahun.Untuk masa jabatan 2004-2009,presiden dan wakil presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.

4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral),Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.

6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Dengan demikian,ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia.Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama.Perubahan baru tersebut,antara lain adanya pemilihan secara langsung,sistem bikameral,mekanisme cheks and balance,dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.